Tulisan oleh: Andini Putri Nabila
Communication Study Club (CSC) Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Kosmik) Universitas Hasanuddin (Unhas) melaksanakan kegiatan CSC Corner bertajuk “Lingkar Dialektis Kosmik: Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Piye Kabare Wong Cilik?”. Kegiatan berlangsung di Pelataran Baruga Unhas, Selasa, (03/11/2026).
Kegiatan ini menghadirkan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unhas Angkatan 2025, Rayyan Naufal, sebagai Pemantik. Dalam pemaparannya, ia mengulas perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mulai dari proses kemenangan pada Pemilihan Presiden 2024 hingga kebijakan yang dijalankan selama masa pemerintahan.
Pria yang kerap disapa Rayyan ini menjelaskan, kemenangan pasangan Prabowo-Gibran tidak terlepas dari dukungan kuat dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta basis pemilih Joko Widodo. Menurutnya, strategi kampanye berupa janji program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa turut menjadi faktor penentu keberhasilan mereka.
Selain itu, ia juga menyoroti susunan kabinet yang dinilai terlalu besar dan banyak. Rayyan menilai, penambahan jumlah kementerian dan wakil menteri dapat memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pemerintahan dan penggunaan anggaran negara.
Memasuki tahun 2025, Rayyan menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diwarnai kasus keracunan serta efisiensi anggaran yang memicu gerakan Indonesia Gelap dan 17+8 Tuntutan Rakyat. Berlanjut pada 2026, ia mempertanyakan pemerataan program Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat di tengah arah politik yang kerap dipengaruhi kompromi antarkelompok.
“Arah politik memang sulit diprediksi karena diwarnai benturan kepentingan dan kompromi antarkelompok, tetapi perubahan jangka panjang tetap ada di tangan mahasiswa untuk melawan rezim yang merugikan rakyat, ” ujarnya.
Diskusi ditutup dengan penekanan pentingnya literasi media dan kecerdasan berpikir mahasiswa dalam melihat kebijakan pemerintah secara jernih dan berimbang. Hal ini krusial agar mahasiswa tidak sekadar melayangkan kritik atas kekurangan yang ada, melainkan juga mampu mengapresiasi serta menguraikan dampak positif kebijakan tersebut secara objektif melalui kacamata disiplin ilmu.
“Sebenarnya banyak sekali tindakan pemerintah yang bisa diandalkan. Namun, kembali lagi, cara kebijakannya yang memang harus dievaluasi, bukan dihentikan, ” pungkasnya.
