Tulisan Oleh: Nadin Arsetya Prabowo
“Hidup rakyat Indonesia! Hidup Mahasiswa!”
Suara lantang dari TOA itu mengalun keras di antara deru kendaraan yang berlalu lalang. Teriakan para demonstran saling bersahutan, memecah riuh di pekatnya terik yang menyengat tubuh. Namun, panas bukan alasan untuk diam. Pada Kamis, 22 Oktober 2026, Mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas), turun ke jalan membawa keresahan yang ingin disampaikan, tuntutan yang ingin didengarkan, dan persoalan yang tak bisa terus dibiarkan.
Aksi demo berlangsung di tengah momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang resmi dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Dua tahun bukan sekadar hitungan waktu melainkan tempat untuk mempertanyakan sejauh mana kebijakan pemerintah menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dari krisis ekonomi, kenaikan harga bahan pokok, upah buruh, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG), berbagai isu nasional menjadi bagian dari suara yang mereka bawa ke jalanan.
Di antara banyaknya persoalan yang disuarakan, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menjadi salah satu sorotan. Kerusakan lingkungan bukan hanya perkara pohon yang terbakar atau lahan yang menghitam. Ada ekosistem yang perlu dipulihkan, ruang hidup masyarakat yang terancam, serta tanggung jawab yang harus ditagih. Mahasiswa mendesak pemerintah mencabut izin konsesi lahan yang terbukti terlibat dalam karhutla, menolak alih fungsi lahan terdampak, serta mewajibkan pemulihan melalui reboisasi dan rehabilitasi ekosistem.
Tuntutan itu tidak berhenti pada pemulihan lingkungan. Mahasiswa juga mendesak penyitaan aset korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas karhutla, disertai proses hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat. Mereka turut meminta agar bencana yang terjadi di Sumatra, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur segera ditetapkan sebagai bencana nasional serta ditangani secara maksimal oleh pemerintah. Di balik tuntutan tersebut, tersimpan pertanyaan bahwa ketika lingkungan rusak dan masyarakat menanggung dampaknya, siapa yang harus bertanggung jawab?
Persoalan lingkungan hanyalah satu bagian dari daftar panjang keresahan yang mengemuka. Isu militerisme, tahanan politik, konflik agraria, proyek strategis nasional (PSN), krisis energi, hingga pembahasan APBN 2027 turut masuk dalam inventarisasi isu nasional. Beragam persoalan itu memperlihatkan bahwa tuntutan mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan satu kebijakan, tetapi juga menyangkut arah pembangunan, keberpihakan negara, dan kehidupan masyarakat yang terdampak oleh keputusan politik.
Di tengah berbagai tuntutan itu, satu kalimat terdengar tajam
“Yang lebih kejam adalah negara.”
Kalimat yang dilontarkan oleh orator tersebut menjadi kritik yang menggambarkan kekecewaan demonstran terhadap negara atas segala kebijakan dan penanganan persoalan publik yang dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat. Bagi mereka, negara semestinya menjadi tempat rakyat memperoleh perlindungan dan keadilan, bukan justru menjadi pihak yang dipertanyakan ketika persoalan terus berulang. Kritik itu bukan sekadar luapan emosi, melainkan bagian dari tuntutan agar kekuasaan tidak kehilangan tanggung jawabnya kepada warga.
Demonstrasi bukan hanya tentang seberapa lantang suara diteriakkan atau seberapa lama massa bertahan di bawah terik matahari. Ada harapan agar tuntutan tidak berhenti sebagai suara yang menghilang setelah aksi selesai. Ada keinginan agar kerusakan lingkungan dipulihkan, persoalan rakyat ditangani, dan pihak yang terbukti melanggar hukum dimintai pertanggungjawaban.
“Bahasa yang satu, bahasa tanpa kebohongan dan kemunafikan.”
Gaungan itu menjadi pengingat tentang kejujuran yang dituntut dari mereka yang memegang kekuasaan. Ketika para demonstran memilih turun ke jalan yang mereka bawa bukan hanya spanduk dan pengeras suara, melainkan pertanyaan yang menunggu jawaban dari negara.
