Tulisan Oleh: Tim Baruga dan CSC
Komunikasi politik bukan sekadar proses penyampaian informasi, melainkan proses membangun dan menjaga legitimasi antara pemerintah dan masyarakat.
A. Komunikasi dan Komunikasi Politik
Komunikasi didefinisikan sebagai proses memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima dan diinterpretasikan sesuai dengan maksud pengirim. Komunikasi bukan sekadar proses “memberi” informasi karena makna dapat bergeser ketika pesan sampai kepada penerima.Sementara itu, komunikasi politik dipahami sebagai proses penyampaian pesan dari politisi atau pemegang kebijakan kepada publik yang berkaitan dengan diskursus kebijakan dan kepentingan bersama.
B. Studi Kasus: Krisis Kepercayaan Agustus 2025
Narasi mengenai “efisiensi” anggaran yang berbenturan dengan terungkapnya daftar tunjangan DPR memicu kemarahan publik. Respons sejumlah pejabat yang dianggap tidak bijak, termasuk pernyataan kontroversial salah satu anggota DPR, semakin memperbesar kemarahan publik hingga memicu demonstrasi besar, korban jiwa, serta aksi pembakaran dan penjarahan di berbagai daerah.Kasus tersebut menjadi contoh bahwa komunikasi pemerintah yang buruk dapat berdampak langsung terhadap legitimasi publik dan berpotensi berujung pada kekacauan sosial.
C. Tiga Alasan Pemerintah Wajib Berkomunikasi dengan Baik
Dalam perspektif kontrak sosial, terdapat tiga alasan yang menjadi dasar mengapa pemerintah berkewajiban membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.
1. Mandat dari PemiluMasyarakat memilih pemerintah melalui pemilu. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjelaskan kebijakan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat yang telah diberikan masyarakat.
2. Pertanggungjawaban Anggaran dan PajakKebijakan pemerintah dibiayai oleh uang rakyat melalui pajak. Karena itu, pemerintah berkewajiban menjelaskan penggunaan anggaran kepada masyarakat, layaknya sebuah proposal yang perlu dikomunikasikan kepada pihak yang memberikan dana.
3. Perenggutan Agency atau Kebebasan IndividuSetiap kebijakan pemerintah pada dasarnya membatasi sebagian kehendak bebas warga demi menciptakan ketertiban umum. Misalnya, seseorang memiliki hak untuk berteriak, tetapi hak tersebut tidak dapat digunakan dengan mengabaikan hak orang lain untuk merasa aman atau melakukan aktivitas lain, termasuk terbang dengan aman. Karena adanya pembatasan tersebut, pemerintah berkewajiban menjelaskan alasan di balik kebijakan yang dibuat kepada masyarakat.Dari ketiga hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang tidak bijak dapat menurunkan legitimasi publik dan memunculkan ketidakpercayaan struktural. Ketidakpercayaan tersebut dapat terlihat dari berbagai perilaku masyarakat, mulai dari enggan membayar pajak, mengabaikan imbauan resmi, hingga melakukan panic buying meskipun telah dilarang.
D. Pergeseran Komunikasi di Era Media Sosial
Di era media sosial, keterbukaan informasi idealnya mendorong pemerintah untuk berkomunikasi dengan lebih bijak. Eksposur terhadap setiap pernyataan pemerintah kini jauh lebih besar dan respons masyarakat dapat muncul secara masif dalam waktu singkat.Namun, menurut pengamatan narasumber, kondisi tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dicontohkan melalui respons pemerintah terhadap kasus keracunan dalam program MBG yang dianggap meremehkan data korban, serta reaksi menyerang media yang menyampaikan kritik.
Selain persoalan komunikasi pemerintah, diskusi juga membahas posisi masyarakat dalam demokrasi. Setiap warga memiliki hak untuk memilih pemimpin dengan alasan apa pun karena prinsip demokrasi menjamin satu orang memiliki satu suara. Namun, di sisi lain, terdapat beban moral bagi masyarakat untuk mempertimbangkan meritokrasi dalam menentukan pilihan.
Hal tersebut penting karena dampak dari kebijakan yang lahir dari pilihan politik tidak hanya dirasakan oleh orang yang memilih, tetapi juga dapat memengaruhi kelompok masyarakat lain yang lebih rentan. Contohnya dapat terlihat dari kebijakan terkait pemotongan BPJS maupun anggaran pendidikan.
Pada akhirnya, komunikasi politik tidak hanya berkaitan dengan bagaimana pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana komunikasi tersebut mampu menjaga kepercayaan dan legitimasi publik. Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, cara pemerintah berkomunikasi menjadi semakin penting karena setiap pernyataan dapat membentuk persepsi, memengaruhi kepercayaan, dan berdampak pada hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Sumber: Diskusi CSC Corner bersama Abdul Salam Saptura (Co-founder Classmate.id), (09 September 2026)
